Pajak Kendaraan Bermotor – Otomotif Eranasional.com

Kendaraan Listrik Bebas Pajak Bisa Berakhir, Ini Penjelasan Pemerintah

Aditya — Sun, 24 May 2026 22:32:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah mulai membahas kemungkinan penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Pembahasan tersebut muncul seiring meningkatnya jumlah pengguna kendaraan listrik dalam beberapa tahun terakhir serta adanya tekanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah.

Saat ini kendaraan listrik masih mendapatkan berbagai insentif fiskal dari pemerintah, termasuk pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penggunaan kendaraan listrik nasional guna mendukung pengurangan emisi karbon dan mempercepat transisi energi bersih di sektor transportasi.

Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, mengatakan aturan pembebasan pajak kendaraan listrik merupakan amanat dari kebijakan pemerintah pusat yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut Teguh, pemerintah daerah hingga kini masih diminta memberikan insentif fiskal bagi kendaraan listrik melalui pembebasan PKB dan BBNKB. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/2026 soal pajak kendaraan ini adalah amanah dari aturan di atasnya yakni Perpres 55/2019 dan Perpres 79/2023, bukan desakan daerah,” ujar Teguh dalam Media Briefing White Paper Kajian Pajak Kendaraan Listrik Daerah yang digelar secara daring, belum lama ini.

Meski begitu, Teguh mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah mulai merasakan dampak terhadap penerimaan daerah akibat kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik tersebut. Di tengah meningkatnya populasi kendaraan listrik, beberapa daerah mulai mempertimbangkan keberlanjutan insentif karena kontribusi dari sektor pajak kendaraan selama ini menjadi salah satu komponen penting bagi kas daerah.

Ia menjelaskan pembahasan mengenai kemungkinan pengenaan pajak kendaraan listrik masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil kebijakan baru, mulai dari sisi regulasi, kondisi sosial masyarakat, dampak ekonomi, hingga pengaruhnya terhadap perkembangan industri otomotif nasional.

Gus Khozin Minta Pemerintah Lakukan Review Opsen Pajak Kendaraan

Aditya — Tue, 17 Feb 2026 19:26:24 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menetapkan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia menegaskan, kenaikan komponen pajak kendaraan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak sosial di daerah.

Pria yang akrab disapa Gus Khozin itu meminta pemerintah provinsi cermat dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), khususnya terkait penetapan opsen PKB dan BBNKB.

Menurutnya, kebijakan fiskal di daerah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga harus memperhitungkan kemampuan riil masyarakat.

“Aspek sosiologis masyarakat di daerah, terutama terkait kemampuan ekonomi, mesti menjadi acuan saat merumuskan besaran opsen pajak,” ujar Khozin di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Ia menekankan bahwa kebijakan pajak yang tidak sensitif terhadap kondisi warga berpotensi menimbulkan resistensi, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Khozin menjelaskan bahwa keberadaan opsen PKB dan BBNKB merupakan amanat regulasi. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam aturan tersebut, besaran opsen ditetapkan hingga 66 persen sebagai instrumen distribusi fiskal yang lebih adil antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Semangat dari opsen pajak ini adalah menghadirkan keadilan fiskal bagi daerah, terutama pemerintah kabupaten dan kota agar memperoleh porsi pendapatan yang lebih proporsional,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa implementasi di lapangan tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah.

Hore! Mulai Hari ini di Jawa Barat Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syarat dan Ketentuannya

Redaksi Era — Sun, 01 Aug 2021 00:51:23 +0000

Eranasional.com – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan hadir di Jawa Barat mulai awal Agustus 2021.

Layanan tersebut akan hadir lewat program Triple Untung Plus yang mulai berlaku Minggu, 1 Agustus 2021.

Akan ada berbagai kemudahan yang dihadirkan melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini.

Salah satunya ialah bebas denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta juga bebas biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Triple Untung dan Triple Untung Plus berupa pembebasan biaya.

“Biaya yang dibebaskan ialah denda pajak kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, dan tarif progresif,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum pada situs resmi pemerintahan Jabar pada Jumat, 30 Juli 2021 kemarin.

Relaksasi yang diberikan terdapat beberapa program.

Program pertama yaitu bebas denda pajak kendaraan bermotor yang sudah menunggak beberapa waktu.